Site Loader
Rock Street, San Francisco

Reformasi politik di Indonesia yang
bertepatan dengan perubahan konstelasi global berdampak pada reformasi di
Kementerian Luar Negeri Indonesia. Diplomasi publik mendapat tempatnya di
struktur Kementerian Luar Negeri. Subbagian ini menunjukkan bahwa diplomasi
publik mulai dikenal karena telah mendorong keterbukaan dalam iklim politik
Indonesia. Perkembangan demokrasi semacam itu penuh warna dan saling terkait
dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia, baik di tingkat regional maupun
internasional, baik bilateral maupun multilateral (Al Busyra Basnoer 2013).

Proses demokratisasi menjadi salah satu poin penting diplomasi Indonesia.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dengan demikian, bukan hanya hasil politik dalam negeri dan juga alat bagi
negara untuk komunikasi yang lebih baik terhadap publik dan pemerintah negara
lain untuk menumbuhkan saling pengertian (Ellen Huijgh 2016, 20-22).

 

Ketiga, progresif menafsirkan identitas
Indonesia yang fokus pada upaya pembangunan ekonomi. Sejalan dengan salah satu
fungsi yang dimainkan oleh kebijakan luar negeri Indonesia selama masa
reformasi, membantu menstabilkan program ekonomi penting dari pasar luar
negeri. Ini adalah pidato Hassan Wirajuda saat menjelaskan tema kontemporer
yang menjadi basis diplomasi Indonesia, salah satunya adalah pengembangan
pembangunan progresif (Hassan Wirajuda 2006).

 

Upaya untuk menanamkan identitas
Indonesia yang moderat, demokratis dan progresif dikejar melalui serangkaian
kegiatan diplomatik yang melibatkan lebih banyak aktor domestik non-negara.

Kegiatan ini meliputi Dialog Antaragama, Program Beasiswa Seni Rupa dan Budaya,
Program Duta Muda, Sarapan Kebijakan Publik, Kuliah Umum, Forum Demokrasi Bali
/ BDF dan lain-lain. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk pengakuan bahwa
kebijakan luar negeri dan diplomasi tidak bisa lagi berjalan sendiri tanpa
dukungan dari masyarakat dalam negeri. Di tengah arus akses informasi dan
komunikasi, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk mempengaruhi dan
dipengaruhi.

 

Pada periode pasca-Suharto, sementara
pendahulu memberi doktrin spin khusus mereka sendiri, mantan presiden Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan metafora “navigasi lautan yang
bergejolak” dalam menanggapi transformasi di lingkungan strategis
Indonesia, seperti akhir perang Dingin. Prinsip bebas dan aktif ditafsirkan
melalui metafora “keseimbangan dinamis yang baru.” Tujuan untuk
mendapatkan kesepakatan yang baik dengan semua negara, dan tidak memberi
preferensi pada siapapun, telah tercermin dalam mantra kebijakan internasional
Indonesia tentang “seribu teman nol musuh. “38 Prinsip bebas dan
aktif, dan sarana yang dioperasionalkan dengan menetapkan prioritas kebijakan
internasional, tidak hanya mengkatalisis sikap pemerintah terhadap diplomasi
publiknya sendiri dan orang lain, namun juga mempengaruhi ceritanya.

Dalam hal perubahan, arah diplomasi
publik Indonesia juga lebih terpengaruh oleh transformasi mendalam dalam
kebijakan internasional negara tersebut. Pada saat krisis ekonomi dan kekacauan
internal, periode “Reformasi” (“Reformasi,” 1998)
menghapuskan rezim otoriter 31 tahun Suharto. 39 Proses demokratisasi
memprakarsai diplomasi publik Indonesia dan mendorong kemunculannya. Diplomasi
publik Indonesia dipandang oleh pemerintah sebagai instrumen proses
demokratisasi kebijakan internasional yang sedang berlangsung.

Asal-usul Reformasi di Indonesia berasal
dari kombinasi faktor-faktor. Krisis keuangan Asia terbukti menjadi
katalisator, namun tekanan dari masyarakat sipil Indonesia tidak dapat
diabaikan, karena masyarakat sipil melonjak pada kesempatan yang diberikan oleh
kekacauan finansial. Singkatnya, pegangan pemerintah mulai melunak pada tahun
1990an, memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat sipil tertentu untuk
lebih secara terbuka mengkritik korupsi di dalamnya.

Meningkatnya tuntutan Reformasi dan
pemimpin organisasi Islam besar, peluncuran slogan “Menghapus KKN,
korupsi, kolusi, nepotisme” berkembang menjadi sebuah universitas yang
berpendidikan tinggi, pro-demokrasi, gerakan antikorupsi yang bertujuan untuk
mengakhiri rezim saat ini dan menghentikan pemberantasan korupsi sektor publik.

Hal ini mengakibatkan jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998. Organisasi
masyarakat sipil antikorupsi ini, yang diprofesionalisasikan dan
dikonsolidasikan selama bertahun-tahun dengan bantuan lembaga donor asing,
terus menjadi aktivis integritas pemerintah melalui hari strategis dan praktis
sampai hari ini tindakan 41

Seperti dicatat oleh Danielle Lussier dan
Steven Fish, kondisi struktural, budaya dan sejarah Indonesia tidak
menguntungkan bagi demokratisasi pada periode pasca-Suharto. Indonesia memperoleh
manfaat dari keterlibatan sipil, interaksi sosial dan solidaritas yang tinggi,
yang menopang pemerintahan sendiri dengan menanamkan rasa khasiat; dengan
mengembangkan dan mentransfer keterampilan keterlibatan politik warga negara;
dan dengan menciptakan peluang rekrutmen untuk partisipasi politik. Hal ini
memungkinkan Indonesia merebut keunggulan yang biasanya dianggap mengalir dari
modernitas sosial ekonomi. 42

Memperluas pusat-pusat kekuasaan dalam
periode Reformasi menarik proses pembuatan kebijakan internasional Indonesia
yang berada di luar kewenangan tunggal eksekutif ke dalam struktur segitiga
yang terdiri dari cabang eksekutif dan parlemen pemerintah (misalnya 6,9,10
Undang-Undang No 37/1999 tentang Urusan Luar Negeri Indonesia), media (setelah
penghentian penyensoran media) dan organisasi masyarakat sipil dalam negeri.

 

Stimulasi pemerintah dan rekombinasi MFA
terhadap demokratisasi kebijakan internasional juga tercermin dalam pengenalan,
penggunaan dan penerapan konsep “diplomasi total” (Western). Hal ini
pada intinya memerlukan diplomasi yang mendekati isu (budaya, ekonomi,
keamanan) secara lebih fashion komprehensif, dengan dukungan dan partisipasi
masyarakat sipil yang lebih besar dalam pembuatan dan perilaku kebijakan
pemerintah.44 Ini menyerupai gagasan “diplomasi integratif” terkini,
seperti yang dijelaskan pada bagian artikel ini sebelumnya dan yang berikut.

Pemerintah mencari pemimpin masyarakat
sipil dari berbagai sektor (akademisi, think tank, kelompok agama, perwakilan
media dan LSM), mengakui bahwa dengan sendirinya ia tidak memiliki kapasitas
dan sumber daya, kredibilitas dan wawasan untuk menjangkau masyarakat luas.

Dipercaya bahwa partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan
kebijakan internasional dan jangkauannya ke komunitas epistemis yang lebih
besar dapat membawa isu-isu kebijakan internasional yang memiliki dampak
domestik, seperti demokrasi, ke dalam wacana publik.

Selain itu, perubahan (internasional)
kebijakan kondisi demokratisasi memaksa sistem pemerintahan Indonesia untuk
menyesuaikan, termasuk restrukturisasi organisasi MFA dan pembentukan divisi
diplomasi publik (Diplomasi Publik) pada bulan Mei 2002. Diplomasi publik
Indonesia dengan demikian tidak hanya menjadi konsekuensi, tapi juga kondisi
intrinsik proses demokratisasi kebijakan internasional. Sudah menjadi sarana
bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan internasional dengan lebih
baik kepada kelompok masyarakat sipil yang penting baik di dalam maupun di luar
negeri untuk mendapatkan pemahaman, dukungan, dan masukan mereka.

 

Ketika SBY meraih kepemimpinan pada tahun
2004, diplomasi publik dipandang sebagai instrumen penting untuk memperbaiki
citra bermasalah negara tersebut di luar negeri.45 Sejak saat itu, divisi
diplomasi publik telah mengejar arah yang lebih aktif, dengan jumlah program,
anggaran dan intensitas high- tingkat dukungan memuncak pada tahun 2008 2009.

Ini tumbuh dari penyelenggaraan acara budaya dan program beasiswa yang sudah
ada sebelumnya untuk membuka sumbat botol isi kebijakan internasional (seperti
melalui dialog lintas agama dan demokrasi) dan membuatnya dapat dibicarakan
dengan masyarakat luas.

 

Tindakan diplomasi publik yang lebih luas
terhadap demokrasi juga telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun
2008 melalui Forum Demokrasi Bali (BDF) dan pembentukan badan pelaksana,
Institute for Peace and Democracy.

 

Yang pertama bertujuan untuk membawa para
pemimpin dan menteri internasional bersama untuk berbagi pengalaman dan
membangun kerjasama mengenai demokrasi, hak asasi manusia dan peraturan
perundang-undangan. Ini dengan sengaja menghindari model “klub
demokrasi” (Barat) dan mencakup baik peserta demokratis maupun
non-demokratis.46 BDF juga sebagian berperan sebagai batu loncatan untuk
menyuntikkan demokrasi dan hak asasi manusia ke dalam platform regional seperti
ASEAN, 47 yang mencakup anggota yang mewaspadai penyisipan nilai-nilai ini,
namun tanpa banyak keberhasilan, sebagaimana diilustrasikan oleh ASEAN Charter
for Human Rights. BDF telah dikritik oleh masyarakat sipil sebagai “talk
shop” dan untuk pemerintah.48 Partisipasi non-pemerintah perlu
ditingkatkan, sehingga forum tersebut dapat benar-benar berfungsi sebagai
pelaksanaan diplomasi publik Indonesia.

 

Yang kedua bertujuan untuk “membuat
fungsi perdamaian dan demokrasi dalam praktik” melalui beberapa kegiatan
yang dipandu oleh tema dan prioritas BDF dan ditujukan kepada pejabat
pemerintah, pemimpin masyarakat madani, media dan akademisi (misalnya melalui
pertukaran, pelatihan, misi bersama, jaringan dan pembangunan kapasitas) .49
Lembaga ini baru-baru ini mendapat kecaman, tidak begitu banyak di sisi
internasional diplomasi publik, namun kurang mengintegrasikan nilai-nilainya
untuk mendukung proses demokrasi yang tumbuh di rumah di Indonesia. Namun,
laporan tentang kegiatan Institute mengungkapkan bahwa sementara inisiatif
diplomasi publik tidak harus ditujukan pada pemangku kepentingan di Indonesia
terutama, mereka sering memasukkan mereka sebagai mitra dalam memenuhi tujuan
mereka.

 

Joko Widodo, a.k.a. Jokowi
(2014-sekarang), dan wakilnya Jusuf Kalla bertujuan untuk menggabungkan
keduanya: kontinuitas dan perubahan. Meskipun dengan presiden baru, publik dan
jurnalis (inter) nasional cenderung lebih banyak berbicara tentang reformasi
daripada kontinuitas. Kebijakan internasional negara ini diharapkan dapat
secara konsisten mengikuti kebijakan “bebas dan aktif” standarnya,
meskipun hal itu pasti akan berevolusi sebagaimana Jokowi memberi tanda padanya
selama masa jabatannya.50

 

Kebijakan Indonesia dikatakan dibuat dan
difokuskan pada empat isu utama (kerja sama maritim, peran Indonesia sebagai
kekuatan tengah, regionalisme di luar ASEAN yang berada dalam arsitektur regional
wilayah Indo-Pasifik, dan peningkatan sumber daya diplomatik). Perlindungan
terhadap pekerja Indonesia di luar negeri, diplomasi publik, diplomasi ekonomi
dan isu Palestina digambarkan sebagai dasar-dasar tematis kebijakan
internasional Indonesia dan pelaksanaannya bertujuan untuk menenun mereka
bersama-sama.51

 

Sebagai alternatif, program komunitas
ASEAN, APEC, G20, Organisasi Perdagangan Dunia dan penanganan perubahan iklim
akan bergerak sesuai dengan semangat perubahan yang Jokowi telah janjikan akan
diberlakukan. Salah satu wakil ketua tim transisi, Andi Widjajanto, mengklaim
bahwa pendekatan Jokowi terhadap forum internasional akan lebih langsung
daripada SBY, namun kebijakan internasional Indonesia tidak akan berubah secara
dramatis karena negara tersebut akan terus menerapkan prinsip bebas dan
aktif.52

 

Meskipun Jokowi biasanya mengandalkan
pendekatan bottom-up (blusukan), pendekatan yang berpusat pada orang, dia
menggabungkannya dengan pendekatan bisnis langsung (blak-blakan) lain yang
kurang khas dari budaya yang sering melihat adanya kebutuhan untuk berkompromi
dan Mendekatinya secara tidak langsung. Jokowi telah cukup langsung dalam
pertemuan bilateral dengan presiden China Xi Jinping (untuk mendukung hubungan
ekonomi dengan perusahaan China dan dalam pembangunan infrastruktur), Presiden
AS Barack Obama (untuk mempertahankan pembatasan terhadap minyak sawit memasuki
pasar AS), Menteri Jepang Shinzo Abe dan Rusia Presiden Vladimir Putin,
misalnya.53

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Glenda!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out