Site Loader
Rock Street, San Francisco

I.         
LATAR BELAKANG

Penulisan makalah
ini dilatarbelakangi oleh lika-liku pemilihan gubernur DKI Jakarta. Menengok
beberapa waktu yang lalu, telah terpilih dan dilantiknya pemimpin bagi warga
DKI Jakarta. Dibalik suksesnya pemilihan umum tersebut, banyak hal yang menuai
pro dan kontra masyarakat,  terlebih
salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta menganut kepercayaan non muslim.
Isu-isu yang beredar di media pun semakin bermunculan dan sempat meresahkan
masyarakat. Mereka mengambil banyak keuntungan akan situasi saat itu tanpa
mempertimbangkan banyak hal yang akan terjadi. Tidak seharusnya mereka berlaku
demikian, mengangkat dan menutupi sebuah keburukan serta menjatuhkan kebenaran
yang akan dikonsumsi oleh khalayak umum, yang mana tidak semuanya
berpendidikan. Mereka dapat saja melahap mentah-mentah berita tersebut tanpa
berpikir panjang.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Terkait dengan
kepercayaan merupakan hal yang cukup pelik dan sensitif. Sebagian besar
penduduk Indonesia menganut agama Islam, namun masih ada beberpa kepercayaan
yang juga diakui oleh negara dan alangkah lebih baik sebagai Warga Negara
Indonesia (WNI) dapat saling menghormati satu sama lain. Merujuk ke akar
permasalahan di atas, dalam Islam sudah sangat jelas tertulis dalam kitab suci
Alquran dan Hadits bahwa haram hukumnya memilih pemimpin non muslim.

Penulisan makalah
ini akan menjelaskan bagaimana perspektif ulama dalam fatwa hukum memilih
pemimpin non muslim? Haruskah memilih pemimpin non muslim berdasarkan agamanya?
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka sebagai sumber acuannya.

 

 

II.         
LANDASAN TEORI

 

Ibnu Taimiyah dalam
bukunya  yang berjudul “al-Syasah
al-Syar’iyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyah” (Politik yang Berdasarkan
Syari’ah bagi Perbaikan Penggembala dan Gembala) memiliki tujuan besar yang
tersirat untuk melakuakan perbaikan atas situasi yang terjadi di masyarakat.
Apa yang telah ditulisnya merupakan sebuah pemikiran politik yang berlandaskan
agama. Orientasi pemkiran Ibnu Taimiyah yang berlandaskan agama tersebut
dibuktikan dengan menyajikan sebuah contoh bentuk pemerintahan sebagaimana
menurut Islam berdasarkan dengan keyakinan, bahwa masyarakat hanya mungkin
dapat diatur dengan baik oleh pemerintah yang baik pula.1

Buku Al-Siyasah al-Syar’iyah terdiri dua bagian
utama. Bagian pertama menguraikan tentang penyampaian amanat kepada yang
berhak, khususnya tentang penunjukan dan pengangkatan para pejabat negara,
pengelolaan kekayaan negara dan harta benda rakyat. Bagian kedua membahas
tentang pelaksanaan hukum-hukum pidana hak Tuhan dan sesama manusia; kemudian
ditutup dengan dua pasal masing-masing tentang musyawarah dan tentang
pentingnya ada pemerintahan. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri,
bahwa bukunya itu merupakan satu uraian yang singkat, pembahasan dalam buku itu
hanya terbatas pada garis-garis besar saja tanpa rincian.2

 

III.         
PEMBAHASAN

Perspektif Ulama Dalam Fatwa Hukum
Memilih Pemimpin non Muslim

Pada dasarnya Ulama adalah pengayom umat. Dalam salah
satu hadits disebutkan bahwa Ulama adalah ‘pewaris Nabi-nabi”. artinya
pewaris perjuangan. Program terakhir nabi adalah tegaknya negara Madinah yang
secara Syar’i hukumnya “wajib”.3Dalam
ajaran Islam kedudukan tertinggi yang berperan penting dalam kehidupan umat
yaitu ulama, merupakan pewaris para nabi (al-‘ulama’warasah al-anbiya’).4
Sebagaimana yang telah tercantum dalam Alquran maupun Hadits, bahwa ulama
adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan (ilmuwan) serta bertakwa kepada
Allah (innama yakhsya Allah min ‘ibadih al-‘ulama’, Q.s Fathir 35:28.5
Adapun fungsi umum ulama yaitu sebagai pencerah bagi umat, sebagaimana yang
tercantum dalam Q.S. Al-Jumuah 62:2,

 

      

Dalam istilah
lain, peranan tersebut dapat dikatakan sebagai amr ma’ruf nahy munkar6, yaitu:

1. menyebarkan dan memepertahankan
nilai-nilai agama,

2. melakukan kontrol dalam masyarakat (social
control),

3. memecahkan masalah yang terjadi dalam
masyarakat, dan

4. menjadi agen perubahan sosial (agent
of social change).7

Berkaitan dengan hal
tersebut, muncullah pemikiran Ibnu Taimiyah akan perlunya sebuah pemerintahan.
Beliau mengatakan bahwa mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan
umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin
tegak tanpa pemerintahan. Umat manusia tidak akan mampu mencukupi semua
kebutuhannya tanpa kerjasama dan saling membantu dalam kehidupan berkelompok,
dan tiap kehidupan berkelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala
atau pemimpin.8

Pendapat lain tentang
perlunya ada pemerintahan, menurut Ibnu Taimiyah, bahwa Allah memerintahkan
amar ma’ruf dan nahi mungkar (menganjurkan orang berbuat kebaikan dan
menghalangi terjadinya perbuatan yang tercela), dan misi atau tugas tersebut
tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan.
Dalam hal ini terdapat persamaan antara Ibnu Taimiyah dan Ghazali. Sebgaimana
Ghazali, Ibnu Taimmiyah juga berpendapat bahwa keberadaan kepala negara itu
diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat,
serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga
untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah.9

Terlaksanakannya peranan
tersebut tergantung pada masing-masing struktur dan tatanan politik serta
masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat Islam di mana ulama itu berada. Di
Indonesia, peranan ulama tersebut telah lama terwujud, baik pada saat sebelum
penjajahan, ketika masa penjajahan maupun setelah masa penjajahan. Namun
peranan tersebut berkecenderungan fluktuatif karena adanya perubahan struktur
sosial dan politik di mana ulama berperan sangat besar dalam melawan
kolonialisme. Dari keadaan itulah menimbulkan beberapa dampak bagi umat Islam
untuk berhadapan langsung dengan pemerintah, sehingga para ulama, tokoh
keagamaan, dan kaum intelektual muslim dituntut untuk dapat memiliki pemikiran
yang kritis, bahkan berlawanan dengan pemerintah.10

       Atas
dasar persoalan tersebut, pemerintah pun berinisiatif membentuk Majelis Ulama
Indonesia (MUI) pada tahun 1975 yang diharapkan mampu mengatasi masalah yang
ada.11
Adapun tujuan didirikannya Majelis Ulama Indonesia yaitu:

1.     
memberikan
 fatwa atau nasihat tentang
masalah-masalah agama dan sosial,

2.     
meningkatkan
persaudaraan (ukhuwwah) Islam serta memelihara sikap toleran dengan
kelompok-kelompok agama lain,

3.     
mewakili
umat Islam dalam berkomunikasi antar agama,

4.     
bertindak
sebagai media komunikasi antara ulama dengan pemerintah, dan untuk
menerjemahkan kebijakan pemerintah tentang pembangunan, agar masyarakat dapat
memahi dengan mudah.12

Walaupun begitu,
komunikasi yang terjalin diantara keduanya belum dapat berjalan dengan baik.
Ketidaklancaraan tersebut disebabkan oleh beberapa problematika yang salah
satunya yaitu keterlibatan banyak orang Islam di organisasi masyarakat Islam
(Muhammadiyah dan NU). Mereka beranggapan bahwa MUI merupakan tangan panjang
pemerintah. Namun yang perlu digaris bawahi dari fungsi lain MUI yaitu sebagai
perwakilan umat Islam dalam berkomunikasi dengan agama lain terkait dengan
kelompok Kristen dan ketidakberhasilan politik Islam di Indonesia dalam
mencapai efektivitas politik (political effectivity).13
Inilah salah satu awal dikeluarkannya fatwa MUI tentang hukum memilih pemimpin
non muslim.

       Sudah
sangat jelas dipastikan, hukum memilih pemimpin non Islam sangatlah tidak
diperbolehkan. Berikut adalah pendapat dari para ulama:

1.     

 

 

2.

 

3.   

 

Dari
ketiga fatwa yang telah disampaikan oleh ulama di atas merujuk pada hadits
Ubadah bin Shamit r.a.,

 

Islam telah mengajarkan bahwa urusan yang berkaitan erat dengan
kemaslahatan umum (politik dan sosial) serahkanlah kepada para ulama, karena
merekalah yang memiliki ilmu agama paling dalam. Sebaliknya dengan orang yang
kurang pengetahuannya, sebaiknya tidak ikut berbicara dan berkomentar lebih
jauh yang dikhawatirkan hanya akan menimbulkan kerusakan dan perpecahan dalam
masyarakat. Seperti yang telah diperingatkan oleh Nabi s.a.w dalam sabdanya:

 

Adapun sabda Nabi s.a.w
lainnya,

       Sebagai
seorang muslim, sudah selayaknya dan sepantasnya kita mengetahui sifat serta
sikap seorang pemimpin seperti yang dikatakan oleh Sulaim bin Jarir bahwa
seluruh masyarakat harus mengetahui kepala negara, dengan sosok pribadinya dan
namanya, sebagaimana mereka harus mengetahui Allah SWT dan Rasul-Nya.14

Sedangkan menurut jumhur ulama,
mengetahui kepala negara adalah wajib bagi manusia secara umum, tanpa
rinciannya. Setiap individu tidak harus mengetahui sosok dan nama kepala negara
kecuali pada kejadian-kejadian tertentu yang membutuhkan pengenalan secara
pasti. Jika setiap orang harus mengetahui sosok kepala negara, dengan
kepribadian dan namanya, setiap orang harus berpindah ke daerah tempat kepala
negara berdomisili dan tidak ada orang yang boleh tinggal di tempat yang jauh.15

       Adapun
yang disebut sebagai khalifah (pengganti, wakil) karena ia bertugas
menggantikan dan mewakilkan peran Rasulullah saw. dalam memimpin umat beliau. 16
Dikatakan pula “khalifah Allah” karena ia bertugas menjalankan hak-hak Allah
atas hamba-hamba-Nya. 17Sebaimana
firman Allah SWT dalam Q.s Al-An’am: 165,

 

Membicarakan fenomena krisis akhir
zaman agaknya menjadi perbincangan yang cukup menarik. Berikut ini terdapat
hadits yang relevan dengan keadaan akhir zaman ini yang diriwayatkan oleh
Al-Hakim dalam bukunya yang berjudul “al-Mustadrak” serta Ibnu Majah
dalam kitab “Sunan”,

 

Pentingnya
Memilih Pemimpin Dilihat dari Segi Perspektif Agamanya

      

Agama merupakan salah satu hal yang paling vital dalah
kehidupan kita. Sebuah tonggak bagi bangsa. Didalamnya terdapat keluhuran akan
nilai-nilai yang haq dan yang bathil. Sebagai pedoman hidup bagi
setiap umatnya akan kegelapan dunia ini. Maka dari itu, agama juga amatlah
penting dalam penentuan kepemimpinan. Untuk membuktikannya, mari kita lihat
beberapa dalil yang menyinggung mengenai hal ini.

 

 

       Kemudian,
apabila masih muncul pertanyaan yang mempertanyakan keharusan memilih pemimpin
atas agamanya, kita dapat menjawabnya dengan melihat dua hal. Yang pertama,
lihatlah dari segi demokrasi. Dari sisi demokrasi,  benar bahwa demokrasi tidak mengharamkan
pemimpin nonmuslim, asal dipilih oleh rakyat maka seorang pencuri, perampok,
pembunuh, pezina dan orang kafir sekalipun, “layak” dijadikan pemimpin.18
Demokrasi itu sendiri adalah ajaran impor dari negeri-negeri kafir yang di
negeri mereka sendiri pemimpin muslim hampir mustahil terpilih. Dan
membawa-bawa Islam dalam dunia demokrasi dianggap tidak produktif, tidak
mencerdaskan dan hanya mengkotak-kotakan, kecuali dengan memaksakan Islam harus
tuntuk di bawah demokrasi.19

Yang kedua dari segi Islam. Dari sisi ajaran Islam,
ajaran yang turun dari Sang Pencipta, Pemberi Rizki, Yang Menghidupkan dan
Mematikan manusia, Yang Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk mereka, “maka
hukum memilih pemimpin nonmuslim (baca:kafir) adalah haram berdasarkan Alquran
dan Assunnah serta kesepakatan seluruh Ulama Ahlus Sunah wal Jama’ah”.
Allah SWT berfirman dalam Q.s Al-Maidah:51,20

 

   Didalam ayat tersebut
terdapat kata wali atau awliya’ yang mengandung beberapa makna.
Salah satu di antara pengertiannya yaitu, wali adalah pemimpin.21 Istilah
wali lainnya adalah untuk wali yatim, wali dari orang yang terbunuh, wali
wanita. Wali yang dimaksud di sini adlah yang bertanggung jawab pada
urusan-urusan mereka tadi. Semacam pemimpin negeri yang juga mengepalai kaumnya
dan mengatur dalam hal memerintah dan melarang.22

   Syaikh Muhammad bin Shalih
Al-‘Utsmaimin menyebutkan bahwa wali (disebut pula: al-wilayah) dalam
bahasa Arab punya makna yang bermacam-macam. Lantas, apa yang dimaksud wali
atau awliya yang tidak boleh diambil dari seorang Yahudi dan Nashrani?23

   Ibnu Katsir
menjelaskan ayat ini, “Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman untuk loyal
kepada orang Yahudi dan Nashrani.24
Mereka itu musuh Islam dan sekutu-sekutunya. Semoga kebinasaan dari Allah untuk
mereka. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka itu adlah awliya terhadap
sesamanya.25 Kemudian Allah mengancam
dan memperingatkan bagi orang mukmin yang melanggar larangan ini, “Barang
siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang
itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang yang dzalim.”26

Dalam fatwa Al
Islam Sual wal Jawab, Syaikh Sholeh Al Munajjid Hafizhohullah berkata,
“Masalah memberikan suara dalam Pemilu adalah masalah yang berbeda-beda
tergantung dari waktu, tempat dan keadan. Masalah ini tidak bisa dipukul rata
untuk setiap keadaan.27
Dalam beberapa keadaan tidak dibolehkan memberikan suara seperti ketika tidak
ada pengaruh suara tersebut bagi kemaslahatan kaum muslimin atau ketika kaum
muslimin memberi suara atau tidak, maka sama saja, begitu pula ketika hampir
sama dalam perolehan yaitu sama-sama mendukung kesesatan.28
Begitu pula memberikan suara bisa jadi dibolehkan karena menimbang adanya
maslahat atau mengecilkan adanya kerusakan seperti ketika calon yang dipilih
kesemuanya non muslim, namun salah satunya lebih sedikit permusuhannya dengan
kaum muslimin.29  Atau karena suara kaum muslimin begitu
berpengaruh dalam pemilihan, maka keadaan seperti itu tidaklah masalah dalam
pemberian suara.30
Ringkasnya, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang dibangun di atas
kaidah menimbang maslahat dan mafsadat.31
Sehingga masalah ini sebaiknya dikembalikan pada para ulama yang lebih berilmu
dengan menimbang-nimbang kaidah tersebut.” (Fatwa Al Islam Sual wal Jawab no.
3062).32

 

 

IV.         
Kesimpulan

Islam dan Ketatanegaraan merupakan dua hal yang
sulit untuk dipisahkan. Khususnya di negara Indonesia yang mana agama Islam
menjadi kaum mayoritas. Dalam suatu negara pasti tidak luput dari perlunya
membentuk sebuah pemerintahan seperti pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu
Taimiyah dan Ghazali. Setiap prosesmya, satu per satu masalah pasti bermunculan
karena perbedaan kepercayaan tadi. Namun, sebagai umat Nabi Muhammad, kita
harus menghargai hak orang lain, sekalipun mereka berbeda kepercayaan dengan kita.

Hidup
dalam negara Islam berarti harus menjunjung tinggi keadilan. Baik kaum
mayoritas maupun minoritas sama-sama mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban
masing-masing. Sikap saling menghormati sangatlah dibutuhkan. Untuk mewujudkan
itu semua, penulis setuju jika dibutuhkan sosok pemimpin yang baik. Baik di
sini yaitu yang mempunyai jiwa seperti khalifah pada zaman Rasulullah saw.,
karena umat akan baik apabila pemimpin juga baik. Sudah selayaknya pula sebagai
umat Islam paham betul siapa yang akan dipilih ketika ada calon yang berbeda
kepercayaan sebab Alquran, hadits, ijma’ dan qiyash sudah menjelaskan secara
nyata hal ini.

 

Daftar Pustaka 

 

Al-Mawardi, Imam. Hukum Tata
Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam. Jakarta: Gema Insani Press,
2000.
Nata, Abuddin. Problematika Politik Islam di Indonesia.
Jakarta: PT Grasindo, 2002.
Rasyid, Daud. Islam dan Reformasi (Telaah Kritis atas
Keruntuhan Rezim-Rezim Diktator dan Keharusan Kembali Kepada Syari’ah).
Jakarta: Usama Press, 2001.
Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: ajaran,
sejarah dan pemikiran. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
(UI-Press), 1995.
Tahqiq, Nanang. Politik Islam. Jakarta: Prenada
Media, 2004.
Chalid, Sofyan bin Idham Ruray. Memilih
Pemimpin Karena Agama, Masih Pantaskah?. Diakses dari http://sofyanruray.info/memilih-pemimpin-karena-agama-masih-pantaskah/. Pada tanggal 8 Agustus 2012.
Tuasikal,
Muhammad Abduh. Surat Al-Maidah Ayat 51: Jangan Memilih Pemimpin
Non-Muslim. Diakses dari https://rumaysho.com/14628-surat-al-maidah-ayat-51-jangan-memilih-pemimpin-non-muslim.html. Pada tanggal 16 Oktober 2016.
Fatwa
Ulama tentang Hukum Memilih Pemimpin Nonmuslim. Diakses dari http://kosmui.com/v1/?/p=6164. Pada tanggal 1 November 2016.

1 Munawir
Sjadzali, Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran,
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995, 82.

2 Ibid.,
83.

3 Daud Rasyid, Islam dan Reformasi
(Telaah Kritis Atas Keruntuhan Rezim-Rezim Diktator dan Keharusan Kembali
Kepada Syari’ah), Jakarta: Usamah Press, 2001, 38.

4 Nanang
Tahqiq, Politik Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, 189.

5 Ibid.,
188.

6 Tahqiq, op.cit,
189.

7 Ibid.

8 Sjadzali, op.cit,
89.

9 Ibid.

10 Tahqiq, op. cit, 189.

11 Ibid., 193.

12 Ibid.,
194.

13 Abuddin
Nata, Problematika Politik Islam di Indonesia, Jakarta: PT Grasindo,
2002, 28.

14 Imam Al-Mawardi, Hukum Tata
Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Jakarta: Gema Insani Press,
2000, 35.

15 Ibid.,
35-36.

16 Ibid.

17 Ibid.

18
Sofyan Chalid
bin Idham Ruray, Memilih Pemimpin Karena Agama, Masih Pantaskah?,
diakses dari http://sofyanruray.info/memilih-pemimpin-karena-agama-masih-pantaskah/, pada
tanggal 8 Agustus 2012.

19 Ibid.

20 Ibid.

21
Muhammad
Abduh Tuasikal, Surat Al-Maidah Ayat 51: Jangan Memilih Pemimpin
Non-Muslim, diakses dari https://rumaysho.com/14628-surat-al-maidah-ayat-51-jangan-memilih-pemimpin-non-muslim.html,
pada tanggal 16 Oktober 2016.

22 Ibid.

23 Ibid.

24
Ibid.

25
Ibid.

26 Ibid.

27Fatwa Ulama
tentang Hukum Memilih Pemimpin Nonmuslim, diakses dari http://kosmui.com/v1/?/p=6164, pada
tanggal 1 November 2016 pukul 23:51

28
Ibid.

29
Ibid.

30
Ibid.

31
Ibid.

32
Ibid.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Glenda!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out